Sejarah Singkat Universitas Krisnadwipayana

Pada awal berdirinya tanggal 1 April 1952 Universitas Krisnadwipayana berbentuk akademi dengan Akademi Hukum / Sosial di bawah pimpinan Mr. Soemarto Djojodihardjo. Atas desakan masyarakat dan mengingat minat calon-calon mahasiswa terhadap beberapa bidang ilmu pengetahuan, maka pada tanggal 1 Juli 1952 didirikanlah Fakultas Ekonomi di bawah pimpinan Prof. Dr. Ong Eng die. Dengan berdirinya Fakultas Ekonomi tersebut maka Akademi Hukum/Sosial diubah namanya menjadi Universitas Krisnadwipayana.

Untuk menjamin kesinambungan universitas maka dibentuklah yayasan sebagai badan pembina dengan Akte Notaris Sie Khwan Djioe No. 134 tertanggal 29 Januari 1954 yang disebut Yayasan Universitas Krisnadwipayana.

Selanjutnya, pada tanggal 20 September 1956 didirikan Fakultas Ilmu Tata Praja di bawah pimpinan Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdja, S.H. Yang merupakan Fakultas Ilmu Tata Praja pertama di Indonesia (yang kemudian diganti namanya menjadi Fakultas Administrasi Negara dan Niaga), yang kini disebut Fakultas Ilmu Administrasi. Pada tahun 1963 didirikanlah Fakultas Teknik yang terdiri atas dua jurusan yakni Mesin dan Sipil, yang dipimpin oleh Ir. Widodo.

Setelah 14 tahun berdiri, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 39 Tahun 1966, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Administrasi Negara dan Niaga diberi pengakuan oleh pemerintah dengan status “disamakan” dengan universitas negeri baik untuk gelar Sarjana Muda maupun untuk Sarjana Lengkap. Dengan demikian ujian-ujian untuk mencapai gelar Sarjana Lengkap bagi ketiga fakultas tersebut dapat dilaksanakan oleh Universitas Krisnadwipayana tanpa pengawasan pemerintah. Untuk Fakultas Teknik saat sekarang ini sudah berstatus terakreditasi.

Berdirinya Fakultas Hukum

Fakultas Hukum merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali didirikan di lingkungan Universitas Krisnadwipayana pada tanggal 1 April 1952, yang pada waktu itu disebut Akademi Hukum dan Sosial dibawah pimpinan MR. Soemarto Djojodihardjo. Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka para pengelola mengembangkan Akademi Hukum dan Sosial menjadi Fakultas Hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya selama 14 tahun melaksanakan pendidikan, Fakultas Hukum mendapat pengakuan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 39/1966, yaitu berstatus “disamakan” dengan Perguruan Tinggi Negeri.

Hingga saat ini status disamakan tetap dipertahankan setelah Dirjen Pendidikan Tinggi mengadakan evaluasi melalui Badan Akreditasi Nasional dengan SK. No. 78/D/O/1997 dan SK. No. 001/BAN-PT/Ak-I/VIII/1998. Berdasarkan evaluasi tahun 2002 dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 004/BAN-PT/Ak.V/S1/IV/2002 Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana memperoleh akreditas peringkat “A”. Berdasarkan evaluasi tahun 2009 dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 007/BAN-PT/Ak.XII/S1/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana mempertahankan akreditasi peringkat “A”, ditambahkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor: 089/BAN/PT/Akred/S/III/2015 “B”