Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana telah beberapa kali menyusun buku pedoman kurikulum sebagai berikut:

  1. Kurikulum Operasional 1989/1990
  2. Kurikulum 1999/2000
  3. Buku Pedoman Kurikulum 2001
  4. Buku Pedoman Kurikulum 2003
  5. Buku Pedoman Kurikulum 2005-2006
  6. Buku Pedoman Kurikulum 2009-2010
  7. Buku Pedoman Kurikulum 2012-2015
  8. Panduan Kurikulum KKNI dan Manual Mutu 2015-2018
  9. Panduan Kurikulum KKNI 2018- sekarang

Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan Perubahan Peraturan Per-Undang-undangan serta kebijakan Kementerian Risert dan Teknologi DIKTI. Penyusunan kurikulum melibatkan beberapa Stakeholder pimpinan Fakultas Hukum Dekan, Wakil Dekan I,II.III, Kaprodi, Para Ketua Bagian, pengguna lulusan dan alumni.

Kurikulum ditinjau ulang disesuaikan dengan visi,misi dan tujuan Fakultas Hukum, guna mempercepat ketercapaian visi, misi dan tujuan tersebut dalam perubahan ini dihasilkan jumlah SKS Fakultas Hukum UNKRIS berjumlah 158 SKS, yang sebelumnya berjumlah 150 SKS. Mata kuliah pengantar Hukum Pajak dihilangkan karena sudah ada mata kuliah Hukum Pajak. Dalam kurikulum ini, juga diatur mata kuliah prasyarat ( PIH, PHI dan Ilmu Negara) mata kuliah dasar Pendidikan Agama yang harus diambil oleh mahasiswa/I dengan standar nilai minimal “B”. Dalam perubahan kurikulum ini juga diatur tentang mata kuliah pilihan program kekhususan dimasing-masing program kekhususan mempunyai kewajiban mengambil mata kuliah sebanyak 4 SKS

  1. KURIKULUM PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1)

Kurikulum Program Strata Satu (S1) yang berlaku bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unkris sebelum September 2108  yang berlaku saat ini.

  1. Mata Kuliah Kurikulum Inti.

Mata Kuliah kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pengajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi, yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara Nasional (Inti). Kurikulum Inti terdiri atas kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk pencirian ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berprilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan serta bermasyarakat sebagai persyaratan  minimal yang harus dicapai mahasiswa dalam penyelesaian suatu program studi.

  1. Mata Kuliah Kurikulum Institusional;

Mata Kuliah kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pengajaran yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan Tinggi terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum Inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

  1. Status Mata Kuliah.

Kurikulum Fakultas Hukum Unkris dibedakan antara Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Fakultas. Mata Kuliah Wajib Program kekhususan dan mata kuliah pilihan yang terarah  berbasis KKNI.

  1. Penyajian Mata Kuliah.

Mata Kuliah Wajib Fakultas disajikan/ditawarkan pada semester gasal dan genap sedangkan mata kuliah wajib Program Kekhususan ditawarkan pada semester gasal 7 dan semester genap 8 serta mata kuliah pilihan.

  1. Mata Kuliah Prasyarat.

Sejumlah Mata Kuliah Fakultas Hukum mempunyai prasyarat dimana suatu mata kuliah baru dapat diambil dan ditempuh, apabila mahasiswa yang besangkutan telah mengambil dan menempuh serta mengikuti ujian mata kuliah yang menjadi prasyaratnya.

Contoh :

Mata Kuliah Hukum Perdata baru dapat diambil dan ditempuh apabila mahasiswa telah mengambil dan menempuh  serta mengikuti ujian Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.

Mata Kuliah Prasyarat adalah Mata kuliah lain yang baru dapat ditempuh jika mata kuliah yang menjadi prasyarat telah diambil dan ditempuh dengan minimal mendapat nilai D.

Kelompok

MK

 

Mata Kuliah

 

SKS

 

MK Prasyarat

 

M.P.K

 

 

M.K.K

 

 

 

 

 

 

a.     Pendidikan Agama

b.     Pendidikan Pancasila

 

1.     Pengantar Ilmu Hukum

2.     Pengantar Hukum Indonesia

3.     Ilmu Negara

4.     Hukum Perdata I

5.     Hukum Pidana I

6.     Hukum Adat I

7.     Hukum Tata Negara I

8.     Hukum Islam I

9.     Hukum Adm Negara I

10. Hukum Internasional

11. Hukum Acara Perdata

12. Hukum Acara Pidana

13. Hukum Dagang I

14. Hukum Agraria I

15. Hukum Acara Per.TUN

16. Hukum Kewarisan Perdata

17. Penulisan Skripsi

 

 

2

2

 

4

4

3

4

4

4

2

2

4

4

3

3

3

3

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

PIH dan PHI

PIH dan PHI

PIH, PHI dan Ilmu Negara

PIH dan PHI

PIH dan PIH

Hk. Tata Negara I

PIH, PHI dan HTN

Hukum Perdata I,II dan III

Hukum Pidana I,II dan III

Hukum Perdata I

Hk. Perdt.I,HAM,Hk. Adat

HTN.I,HAM, Hk.Ac.Perdt

Hukum Perdata I

PIH,PHI, Ilmu Negara dan MPKIH

  1. Kurikulum Mata Kuliah Wajib Universitas terdiri dari :
  2. Mata Kuliah : Pendidikan Agama. (MPK)
  3. Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila. (MPK)
  4. Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (MPK)
  5. Mata Kuliah : Bahasa Indonesia Hukum (MPK)
  6. Mata Kuliah : Bahasa Inggris Hukum (MPK)
  7. Kurikulum Mata Kuliah Wajib Fakultas terdiri dari :
  8. Mata Kuliah : Pengembangan Kepribadian (MPK)
  • Mata Kuliah : Keilmuan dan Ketrampilan. (MKK)
  1. Mata Kuliah : Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
  2. Mata Kuliah : Perilaku Berkarya        (MPB)
  3. Mata Kuliah : Keahlian Berkarya (MKB)
  4. Mata Kuliah Pilihan
    1. Mata kuliah pilihan adalah beberapa mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa semester VII dan VIII sesuai minat mahasiswa tersebut.
    2. Kepada Mahasiswa yang sudah menempuh selama 8 (delapan) semester berturut-turut namun belum mencapai 144 SKS menjadi wajib untuk mengambil mata kuliah tersebut pada semester VII dan Semester VIII.
    3. 9. Kelompok Mata Kuliah Fakultas Hukum dapat dibedakan sbb :
    4. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK ):

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang ber Iman dan ber Taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi Pekerti Luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab bermasyarakat dan berkebangsaan.

  1. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan ( MKK)

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.

  1. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) :

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya.

  1. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( MPB ) :

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahliannya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.

  1. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB ) :

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya yang kesemuannya merupakan mata kuliah dari kurikulum Inti. Disamping mata kuliah tersebut dalam butir 1 sampai dengan 5 mata kuliah wajib fakultas dilengkapi dengan sejumlah kurikulum lokal yang diperlukan oleh seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Krisandwipayana.

Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan merupakan mata kuliah yang harus diambil dan ditempuh oleh setiap mahasiswa sesuai dengan Program Kekhususan yang dipilih. Keseluruhan mata kuliah merupakan mata kuliah Kurikulum Institusional.

  1. PEDOMAN KURIKULUM FAKULTAS HUKUM
    1. Undang-Undang
  2. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  3. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  6. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 17 tahun 2010 tetang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  7. Nomor 4 Tahun 2014 tantang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  8. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 tahun 2005.

 

  1. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka    Kualifikasi Nasional Indonesia.

 

  1. Peraturan Menteri
  2. Peraturam Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahunn 2016 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendiddikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Peraturam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tantang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Peneliaian Hasil Belajar.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan hasil Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguturuan Tinggi.
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.
  11. Acuan
  12. Hasil kesepakatan Rapat Kerja Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia Tgl. 20 – 22  April 2006 tentang Kurikulum Inti-Nasional Pendidikan Tinggi Hukum Strata I (S1)
  13. Hasil Buku pedoman Kurikulum KKNI yang disusun bersama oleh ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APTHI) Tahun 2017
  14. Hasil Rapat Tim Pembaharuan Kurikulum Fakultas Hukum Tanggal: 16 Agustus   2017, 16 Maret 2018, 18 Mei 2018, 31 Mei 2018.